Sejak zaman Orde Baru sampai setelah Reformasi, ekonom fundamentalisme pasar kerap menduduki pos-pos penting. Contohnya Boediono, yang memancing kontroversi. Pada masa jabatannya sebagai Menteri Koordinator Perekonomian, iklim mikro di Indonesia tidak tumbuh karena terjadi kesenjangan antara sektor makro dan mikro. Selama memimpin Bank Indonesia, Boediono telah mengambil langkah sangat ekstrem dalam merespons krisis. Kebijakan-kebijakan yang ekstrem itu seperti rezim devisa bebas dan membiarkan suku bunga dideterminasi kekuatan pasar. Pola-pola ini persis yang dikehendaki fundamentalisme pasar. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan model yang sangat destruktif dan mekanik. Mekanik berarti seolah-olah pasar bergerak laksana pendulum yang melaju tanpa kendali dan tanpa pelaku (agency).
Tolok ukur kesejahteraan menurut tata ekonomi fundamentalisme pasar adalah investasi asing (FDI) dan dana pinjaman. Sebelum memberi pinjaman, lembaga-lembaga peminjam biasanya memonitor kebijakan makroekonomi sebuah negara. Kebijakan makroekonomi tersebut tentu harus ramah terhadap investor asing (friendly investor) yang berarti menjalankan liberalisasi, privatisasi, dan deregulasi.
Liberalisasi adalah minimalisasi peran negara dalam pasar. Negara-negara, seperti Indonesia, wajib membuka pasar finansial dan pasar modal serta membiarkan kompetisi pasar berkembang. Semua beban dalam bentuk kebijakan fiskal, pajak, tarif, subsidi, dan tenaga kerja ditiadakan. Sementara itu, privatisasi adalah pengalihan perusahaan-perusahaan milik negara ke sektor swasta. Privatisasi merupakan pengalihan tanggung jawab dari publik ke privat. Segala bentuk jaminan bagi para pengangguran, dana pensiun, dan jaring pengaman sosial bagi yang miskin ditiadakan. Secara ringkas, tiga agenda ini merupakan minimalisasi peran negara dari urusan ekonomi rakyat.
Tiga agenda di atas merupakan pilar utama Washington Consensus. Konsensus yang terjadi pada 1990 ini melibatkan lembaga-lembaga ekonomi global dan US Treasury. Liberalisasi dan privatisasi merupakan pintu masuk bagi investasi asing ke Indonesia. Namun, perlu diingat, lembaga-lembaga ekonomi global tidak sendirian mendesakkan agenda ini ke Indonesia. Kebijakan ini merupakan perpanjangan tangan dari komunitas bisnis dan finansial dari negara-negara maju.
Penetrasi asing ini tentu membahayakan nasib Indonesia ke depan. Pertama, terjadinya asimetri informasi. Asimetri informasi adalah informasi yang tidak sejajar diterima pelaku pasar. Asimetri informasi tentu tidak akan terjadi jika tanpa adanya asimetri kekuasaan. Karena asimetri informasi inilah Indonesia kerap didikte negara-negara donor dan lembaga-lembaga ekonomi global. Segala keputusan yang menyangkut kebijakan negara perlu disesuaikan dengan kepentingan asing. Akibatnya, kedaulatan negara dan otonomi negara untuk menciptakan kebijakan pembangunan alternatif hilang. Undang-undang parlemen pun harus disesuaikan dengan persyaratan yang disodorkan negara-negara donor.
Campur tangan korporasi asing dalam membuat rancangan berbagai naskahUU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan lain – lain merupakan cara yang canggih dan tidak nampak vulgar, karena jarang terdeteksi oleh public atau media massa.
Kata Revrisond Baswir :
“ Undang – undang kita itu kebanyakan mereka yang membuat. Misalnya UU Migas, disitu jelas peran World Bank; UU BUMN disitu memainkan peranan Price Waterhouse Cooper; UU Kelistrikan – disini lagi – lagi ketemu peranan Asian Development Bank, Nah mereka – mereka itulah yang bermain. “ ( AGENDA MENDESAK BANGSA oleh Profesor Dr. MOHAMMAD AMIEN RAIS ).
Kepentingan pebisnis ini sering menyandera aparat pemerintah, membeli supervisi dan hukum legal lainnya. Tidak mengherankan jika berkali-kali di Indonesia muncul konflik kepentingan, karena sektor privat melakukan praktek penyuapan terhadap aparat pemerintah. Akibat aktivitas pemburu rente tersebut, praktek korupsi meluas.
Kedua, subordinasi usaha berskala mikro. Liberalisasi membuka pintu bagi pembangunan top down. Model ini menggerogoti lembaga-lembaga intermediasi, seperti perbankan. Orientasi perbankan selalu berpihak pada korporasi-korporasi berskala raksasa. Sebagaimana kita saksikan bank-bank nasional Indonesia lebih suka memberi kredit kepada 331 perusahaan raksasa daripada menyalurkan kredit ke sektor usaha mikro, kecil, dan menengah yang mencapai 44 juta.
Risiko copy-paste model Barat menggerus dan memarginalisasi pengusaha lokal dan petani miskin. Rakyat dan pebisnis lokal tidak diberi ruang gerak mengakses dan mengenal pasar. Sistem ekonomi liberal dan terlalu terbuka terhadap persaingan asing justru mempersulit petani dan pengusaha lokal mengakses ke sumber dana. Akibat pertumbuhan ekspor mandek, budaya saving melemah dan income terus merosot. Dalam kondisi masyarakat yang miskin akan terjadi problem serius, konflik sosial akan meluas, inflasi dan pengangguran meningkat. Kondisi sosial-politik yang tidak kondusif justru membahayakan proses investasi ke depan.
Pengangkatan Boediono sebagai calon wakil presiden bukan tanpa alasan. Untuk menutupi kelemahan dan dominasi fundamentalisme pasar, SBY perlu memilih komposisi kementerian yang plural. Ini sangat penting mengingat pembangunan ekonomi Indonesia masih tertinggal. Pengangguran dan kemiskinan masih menunjukkan grafik menaik. Paradigma pembangunan dinamis-sistematis itu telah dibangun dengan dua paradigma besar, Keynesian dan liberalisasi pasar.
Tanda-tanda privatisasi BUMN di tahun 2008, semakin terlihat nyata. Komite privatisasi Perusahaan BUMN sudah membuat daftar 44 BUMN yang akan dijual, yang mencakup : (GATRA)
Sektor Transportasi/Perhubungan:
1.Garuda Indonesia
2.Merpati Nusantara Airlines
3.Jakarta Lloyd
4.Bahtera Adiguna
Sektor Perbankan/Keuangan:
5.Bank Negara Indonesia
6.Bank Tabungan Negara
7.Asuransi Jasa Indonesia
Sektor Manufaktur:
8.Intirub
9.Kertas Blabak
10.Kertas Basuki Rahmat
11.Industri Gelas
12.Inti
13.Semen Batu Raja
14.Semen Kupang
15.Kertas Kraft Aceh
16.Atmindo
Sektor Engineering:
17.Rekayasa Industri
Sektor Jasa:
18.Sucofindo
19.Surveyor Indonesia
20.Pengerukan Indonesia
21.Prasadha
Sektor Konstruksi:
22.Adhi Karya
23.Biramaya Karya
24.Yodya Karya
25.Sarana Karya
26.Waskita Karya
27.Pembangunan Perumahan
Sektor Perkebunan:
28.PTPN III
29.PTPN IV
30.PTPN VII
Sektor Industri Strategis:
31.Krakatau Steel
32.Inka
33.Dok Perkapalan Surabaya
34.Dok Perkapalan Koja Bahari
35.Industri Kapal Indonesia
36.Barata
Sektor Kawasan Industri:
37.Kawasan Berikat Nusantara
38.Kawasan Industri Medan
39.Kawasan Industri Makassar
40.KAwasan Industri Wijaya Kusuma
41.Surabaya Industri Estate Rungkut (SIER)
Sektor Tekstil:
42.Industri Sandang
43.Cambrics
Sektor Properti:
44.Jakarta International Hotels Development (JIHD)
0 komentar:
Posting Komentar